Jakarta, Liputan7up.com – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tjahjo Kumolo menghimpun 514 humas Pemda dari tingkat propinsi sampai kabupaten kota se-Indonesia. Mendagri minta humas tidak cuma menyiarkan pekerjaan kepala daerah.
“Tetapi mesti bisa saja jubir, baik Pemerintah Pusat serta Daerah. Siapa saja presidennya, siapa saja gubernurnya, harus untuk mengatakan apakah yang ditangani oleh pemerintah,” kata Tjhahjo di antara Rakornas Bagian Kehumasan serta Hukum se-Indonesia di lokasi Gatot Subroto, Jakarta, Senin 11 Februari 2019.
Tjahjo memberikan, pekerjaan humas lainnya mensosialisasikan supaya masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam tempat pengambilan suara (TPS) pada Pemilu 2019, yang akan jatuh pada 17 April yang akan datang.
“Pekerjaan humas mengemukakan hak nada penduduk terbangun, untuk dapat ada di TPS. Tingkat keterlibatan, begitu penting. Kita selalu kampanye untuk menggerakkan penduduk di daerah untuk ingin hadir ke TPS,” tuturnya.
Dia mengaku, hak itu tidak gampang, sebab masih tetap kurangnya fasilitas yang dipunyai beberapa Pemda, terpenting yang ada di Indonesia timur. “Jika humas tingkat dua yang dibagian timur web saja belumlah ada,” tuturnya.
Selain itu, Tjahjo memperingatkan Biro Hukum Pemda harus juga turut pro aktif memberi input. Baik disuruh ataupun tidak disuruh oleh kepala daerah.
“Terutamanya, yang berkaitan mengenai rencana biaya serta lingkungan hidup. Jadi, siapa saja wali kota, bupati, gubernur mesti dikasihkan input sebelum tanda tangan kontrak dengan DPRD tersangkut APBD. Permasalahan biaya yang perlu kita lebih konsentrasi serta teratur,” tuturnya.
Selain itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, memberi dukungan langkah Mendagri mendekati pencoblosan di Pemilu 2019. “Keharusan pemerintah ingin membuat keadaan yang nyaman, aman, teratur, semua berjalan dengan baik,” tuturnya.
