Jakarta, Liputan7up.com – Penandatanganan Mutual Legal Asisstance/MLA atau Kesepakatan Pertolongan Hukum Timbal Balik dalam Permasalahan Pidana pada Indonesia serta Swiss dihargai menjadi langkah maju yang akan berguna buat kedua negara.
Terutamanya, buat Indonesia dalam rencana penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, pencucian uang, serta pidana perpajakan.
Hal tersebut diutarakan Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Menurut dia, usaha itu sampai kini susah dikerjakan, sebab masalah terbatasnya akses serta daya jangkau.
“MLA ini akan sangat mungkin pertolongan pencarian, perampasan, serta pengembalian asset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss,” kata Yustinus diambil dalam keterangannya, Rabu 6 Februari 2019.
Dia meneruskan, menurut riset Gabriel Zucman tahun 2017, jumlahnya asset global di offshore atau tax haven sampai 10 % Produk Domestik Bruto (PDB) global, yakni US$5,6 triliun atau Rp80 ribu triliun serta sebesar US$2,3 triliun atau Rp32 ribu triliun yang disimpan di Swiss.
“Dengan tradisionil, Swiss adalah negara suaka pajak atau tax haven paling tua serta sangat disukai,” tuturnya.
Semenjak 2005, daya tarik Swiss menjadi tax haven dimaksud selalu alami penurunan dari 45 % bagian global sampai tinggal 28 % di 2015. Perihal ini berlangsung, sebab terungkapnya beberapa skandal penggelapan pajak yang menyertakan perbankan Swiss, selain ide Pemerintah Swiss untuk melonggarkan kerahasiaan serta bekerja bersama dengan negara lain.
Indonesia sendiri, sambung Yustinus, sudah melakukan program pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2016-2017, dengan arah pada lain merepatriasi harta di luar negeri. Tax amnesty itu membuahkan deklarasi harta kira-kira Rp4.800 triliun, yang terbagi dalam Rp3.800 triliun deklarasi dalam negeri serta Rp1.000 triliun deklarasi luar negeri, dan Rp145 triliun repatriasi.
Disamping lain, lebih Yustinus, Indonesia sudah ikuti ide global Automatic Exchange of Information (AEOI), yang akan buka akses info keuangan untuk kepentingan perpajakan serta dibarengi tidak kurang dari 106 negara.
Indonesia pun sudah menerbitkan UU No. 9 Tahun 2017 mengenai Akses Info Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang sangat mungkin transisi info domestik serta antarnegara bisa dikerjakan.
“Pemerintah Indonesia memiliki fakta yang kuat di tandatangani MLA ini serta selekasnya menerapkannya. Butuh dikerjakan pengujian yang dalam serta menyeluruh, supaya didapat hasil analisa yang tepat serta bisa jadikan basic buat penegakan hukum,” tuturnya.
