Jakarta, Liputan7up.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan sepaham dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Pembelian tong sampah beroda yang didatangkan dari Jerman. Sandi mengaku sempat ingin memberi penjelasan, tetapi urung dilakukan dan membiarkan hal itu Viral dalam pemberitaan di media massa.
“Pak Anies bilang, ‘bro terserah bro, mau diklarifikasi sekarang?’ Saya bilang benar juga, supaya isunya naik ke atas,” kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Senin (4/6).
Sandi mengklaim hal itu tak lepas dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Karenanya, Sandi pun mengajak media untuk mencoba membedah anggaran pengadaan tersebut.
“Jadi begitu WTP, kaget semuanya gitu loh, kok mungkin bisa dapat WTP, sekarang kita bedah anggaran. Kenapa Rp8 juta? Kenapa di cuma Rp4 juta? Sampah, kenapa ini?,” tuturnya.
Sandi menyampaikan dia dan Anies akan tetap memberikan klarifikasi tentang pengadaan tong sampah tersebut, meski pihak Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan penjelasan.
“Tapi dari kaminya sendiri, kita akan ngasih tahu,” kata Sandi.
Anies Baswedan masih irit bicara saat dimintai tanggapan soal pengadaan 2.640 buah tong sampah asal Jerman, dengan total nilai pengadaan Rp9,58 miliar.
Saat didesak oleh awak media pun Anies hanya berjanji akan memberikan penjelasan pada waktunya. Ia justru meminta awak media untuk meramaikan pemberitaan soal pengadaan tong sampah tersebut.
“Diberitain dulu dah yang ramai sekalian, diramaiin sekalian, gedein sekalian,” ujarnya.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DLH DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah mengimpor tong sampah itu sejak 2017 sebanyak 1.500 unit. Pembelian tersebut, menurutnya juga sudah diaudit oleh BPK mulai perencanaan hingga pendistribusian.
Ia juga membantah ada penggelembungan anggaran pengadaan tong sampah tersebut.
“Kami sebelum beli sudah melakukan justifikasi harga. Enggak ada (markup), kami beli di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) langsung, di e-katalog. Bahkan kalau bisa ditawar, kami tawar,” kata Hari saat dihubungi Liputan7up.com
Hari mengklaim harga yang didapat ini sudah di bawah biaya yang dianggarkan DLH, yaitu Rp12,6 miliar.
